SK 105 & 106 (1980)

Arsip Historis & Regulasi

Era Regulasi 1980: Fondasi Idealisme & Pembakuan Tata Kelola Dewan Kerja

Tonggak sejarah lahirnya SK 105 & 106 Tahun 1980 serta konsistensi menjaga marwah organisasi di tengah dinamika politik.

1. Tokoh Kunci & Kepemimpinan Era 1980

Perumusan regulasi PPDK 1980 lahir dari kolaborasi erat antara Pimpinan Kwarnas dan pimpinan Pramuka Penegak/Pandega tingkat Nasional:

Letjen TNI (Purn) Mashudi Ketua Kwartir Nasional (1978–1993) yang mengesahkan SK 105 & 106 pada 30 Oktober 1980 di Jakarta.
DKN Masa Bakti 1978–1983 Dipimpin oleh Susi Yuliati (Susi Juliati) selaku Ketua dan Alfian Amura selaku Wakil Ketua, bersama jajaran pengurus nasional.
2. Highlight Utama Isi Regulasi (SK 105 & 106 Tahun 1980)

Pada 30 Oktober 1980, diterbitkan dua regulasi saling melengkapi yang membakukan sistem pembinaan Penegak dan Pandega:

A. SK Kwarnas No. 105 Tahun 1980 (Pola Pembinaan Penegak & Pandega)
  • Pembakuan 6 Wadah Pembinaan: Mempertegas wadah resmi yaitu Ambalan (Gudep), Racana (Gudep), Dewan Kerja (Kwartir), Satuan Karya/Saka (Bakat/Keterampilan khusus), Kelompok Kerja (Pengkajian ilmu/rencana program), dan Sangga Kerja (Kepanitiaan kegiatan).
  • Penerapan Sistem Among: Berlandaskan prinsip Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani di bawah bimbingan orang dewasa.
  • Mengakhiri Kesimpangsiuran: Menjadi kerangka operasional terpadu agar arah pembinaan Penegak dan Pandega jelas secara nasional.
B. SK Kwarnas No. 106 Tahun 1980 (Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja)
  • Kedudukan & Sifat: Dewan Kerja berkedudukan sebagai alat kelengkapan Kwartir yang bersifat kolegial dengan keputusan tertinggi pada forum musyawarah.
  • Struktur & Masa Bakti Berjenjang: DKN (Nasional: 5 tahun), DKD (Daerah: 4 tahun), DKC (Cabang: 3 tahun), dan DKR (Ranting: 2 tahun).
  • Susunan Pengurus & Keseimbangan Gender: Terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, dua Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Jika Ketua putra, Wakil wajib putri (silang gender).
  • 4 Pembidangan Utama: Bidang Teknis Kepramukaan, Bidang Kegiatan, Bidang Penelitian & Evaluasi, serta Bidang Pembinaan & Pengembangan.
  • Forum Permusyawaratan: Mengesahkan MUSPPANITERA sebagai wahana pengambilan keputusan tertinggi Penegak dan Pandega di tingkat Kwartir.
3. Dinamika Historis: Pesan Sri Sultan HB IX & Sandi Ambalan

Penolakan Politik Praktis: Ketika rezim Orde Baru menawarkan jatah kursi DPR/MPR bagi Pramuka usia muda, DKN berkonsultasi kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Beliau berpesan: "Kalau adik-adik masih punya idealisme, tetaplah di Gerakan Pramuka." Pesan ini membuat DKN menolak kursi politik dan KNPI demi menjaga kemurnian karakter.

Lahirnya Sandi Ambalan Bhineka Tunggal Ika: Dirancang oleh Kak Susi Yuliati jelang Sidparnas Mei 1980, didukung Kak Alfian Amura dan Kak Sri Saprapto, sebagai pedoman etika kebangsaan Penegak-Pandega.

4. 💡 Nasehat Mutiara untuk Generasi Dewan Kerja
"Menjaga marwah organisasi berarti memegang teguh idealisme pengabdian di atas segala kepentingan pragmatis, menjadikan sejarah sebagai kompas masa depan."